Anti Dumping & Safeguard

Anti Dumping adalah salah satu  instrumen yang disediakan World Trade Organisation  (WTO) untuk melindungi industri suatu negara sebagai anggota WTO  dari kerugian yang disebabkan  masuknya  suatu barang impor dumping (unfair trade). Tindakan anti dumping dalam bentuk bea masuk anti dumping atau price undertaking yang dikenakan terhadap barang impor dari negara lain dilakukan karena terbukti ada dumping yang  menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri  negara pengimpor.

Tindakan anti dumping ini sangat bermanfaat bagi industri dalam negeri karena adanya pengenaan bea masuk anti dumping selama 5 tahun  akan menyebabkan  harga  dumping dari eksportir akan berangsur menjadi normal kembali dan akhirnya akan  memulihkan kerugian industri dalam negeri dalam jangka waktu 5 tahun.  

Berdasarkan laporan WTO, sejak tahun 1995 hingga tahun 2018 terdapat 45 negara anggota WTO yang telah memanfaatkan instrumen anti dumping. India, Amerika Serikat, European Union, Brazil dan Argentina merupakan 5 negara yang paling banyak memanfaatkannya. Indonesia sebagai salah satu anggota telah mengenakan sebanyak 64 tindakan anti dumping  sejak tahun 1995 hingga tahun 2018.

Disamping Anti Dumping, WTO juga menyediakan Safeguard Measure sebagai instrumen untuk melindungi industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius akibat adanya lonjakan impor. Pengenaan safeguard measure akan memulihkan kerugian serius yang dialami industri dalam negeri suatu negara anggota WTO. Pengenaan safeguard measure bisa dalam bentuk bea masuk tindakan pengamanan atau  kuota impor ataupun kombinasi keduanya. 

Berdasarkan laporan WTO,sejak tahun 1995 hingga tahun 2017 ada 36 negara yang telah mengenakan safeguard measure. India, Indonesia dan Turki merupakan 3 negara anggota WTO yang paling banyak mengenakan safeguard measure.

Namun cukup kompleknya pembuatan permohonan pengenaan BMAD dan BMTP secara menyeluruh, lengkap, tepat dan benar karena terkait dengan banyak dan beragamnya data dan informasi mengenai kinerja Pemohon dan informasi terkait dengan pihak lain serta pembuatan kajian maka Kami hadir untuk mengatasi kesulitan yang dialami industri dalam negeri tersebut untuk menangani permohonan BMAD dan BMTP.

Referensi Peraturan :

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 34 tahun 2011 tentang Anti Dumping, Subsidi dan Tidakan Pengamanan.


Scroll to Top